Untitled Document
CARI BERITA |
 |
|
 |
ARSIP BERITA |
 |
September, 2010 Agustus, 2010 Juli, 2010 Juni, 2010 Mei, 2010 April, 2010 Maret, 2010 Februari, 2010 Januari, 2010 Desember, 2009 November, 2009 Oktober, 2009
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
Halaman Berita
[ 04/11/2009, 16:25 WIB ] Pemkab Wacanakan Lumbung Penyangga Pangan
 |
| Kemarau panjang yang terus terjadi hingga memasuki bulan Nopember, membuat petani Pacitan ketar-ketir. Keterlambatan musim penghujan, dikhawatirkan memiliki dampak beruntun terhadap mundurnya musim tanam dan masa panen. Jika hujan turun sekitar bulan Desember, maka musim panen baru akan terjadi sekitar bulan Maret. Akibatnya ketersediaan pangan pada dua bulan di awal tahun depan akan menipis. Titik paling kritis terjadi pada bulan Januari serta Februari | Menyikapi dan mengantisipasi terjadinya rawan pangan, Pemkab Pacitan, berencana membangun lumbung pangan. Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Pamuji kepada Suara Pacitan menyatakan, sebagai langkah konkrit pihaknya mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk penghematan bahan pangan. Terutama, bahan-bahan seperti gaplek dan ubi kayu yang menjadi bahan baku nasi tiwul. Masyarakat diharapkan mengurangi kecenderungan menjual bahan pangan ke luar daerah demi cadangan menghadapi masa-masa paceklik. Para petani diimbau memanen ubi kayu secara bertahap, sesuai kebutuhan harian saja.
Saat ini, cadangan pangan yang dimiliki masyarakat dirasa masih mencukupi. Ini belum termasuk cadangan beras yang ada di Bulog. Untuk jangka panjang, lanjut Pamuji, kabupaten Pacitan perlu adanya semacam lembaga penyangga ketersediaan pangan untuk menjaga kemungkinan terjadi Paceklik. Caranya, pemkab membeli bahan pangan dari masyarakat untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Jika terjadi rawan pangan, stok tersebut bisa dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Pendanaanya sendiri bisa diambilkan dari APBD atau yang lainnya
Pamuji menambahkan, upaya sejenis sebenarnya telah di lakukan diKabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Akan tetapi program tersebut butuh dukungan semua pihak, termasuk lintas sektoral, agar upaya penyediaan bahan pangan dapat berjalan sistematis.
| | |
|