::: Pacitan News Online :::
 
 
 
  Fri, 24 October 2014
 
 

Untitled Document
CARI BERITA

Masukkan kata :

ARSIP BERITA

Oktober, 2014

September, 2014

Agustus, 2014

Juli, 2014

Juni, 2014

Mei, 2014

April, 2014

Maret, 2014

Februari, 2014

Januari, 2014

Desember, 2013

November, 2013


Disponsori oleh :




Halaman Berita





[ 29/03/2011, 13:39 WIB ]
Bupati: RPJMD Yang Pro Rakyat


 
Penyelesaian masalah kemiskinan masih menjadi prioritas pemerintah kabupaten Pacitan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini sangat beralasan mengingat angka warga miskin di Pacitan sesuai data BPS masih berkisar 17 persen
Demikian diungkapkan bupati Pacitan Indartato usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten Pacitan 2011 di pendopo Senin (28/3). Jika melihat kondisi dan permasalahan mendasar masyarakat Pacitan, pengentasan kemiskinan butuh perhatian yang lebih. Indikasinya, tingkat sumber daya manusia rendah, ditambah angka pengangguran masih lumayan besar yakni 1,3 persen.

Permasalahan lainya adalah minimnya kekuatan anggaran yang dimiliki pemerintah daearah. Sehingga, tidak semua program kegiatan bisa terlaksana. Namun harus ada prioritas program agar lebih tepat sasaran. Untuk itu tandas Bupati Indartato, harus ada penyesuaian antara potensi yang dimiliki daerah dengan kekuatan dana. Sinkronisasi potensi dan dana ini akan menjadi bahan dan arah kebijakan dalam melayani masyarakat.

Dengan kondisi tersebut lanjut Bupati Indartato partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan. Karena dari masyarakat inilah potensi daerah bisa terangkat. Dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa mendatangkan investasi bagi daerah.

Musrenbang merupakan agenda tahunan dalam rangka memadukan aspirasi dari masyarakat ke tingkat desa kecamatan hingga kabupaten.Hasil musrenbang nantinya akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011, untuk digunakan pada tahun berikutnya.

Untuk proses RPJMD saat ini masih dalam penyusunan awal bersama Bappeda dan lintas sektor. Selama penyusunan pemkab menggundang ahli dari kementerian dalam negeri agar hasil perumusan tidak melenceng dari permendagri no.54 tahun 2010.(Riz)

 
 
 
Powered by PDE Pacitan © 2008, untuk pacitankab.go.id
Berita adalah properti kontributor, kami tidak bertanggung jawab atas isi berita yang ada dalam situs ini.
Situs ini kan lebih maksimal berjalan pada resolusi 1024 X 768 dan di Browser IE 5+